Suap # 5

Gambar

Ini adalah catatan terakhir, yaitu catatan kelima tentang suap, sebuah pengalaman tentang Suap yang terjadi di sekeliling kita.

Sebagai orang berkecimpung di bidang HR (Human Resource) dan GA (General affairs) kejahatan suap adalah kejahatan yang paling mengancam. Sebagian besar orang yang terjun di bidang itu sudah mengetahui, namun sayangnya banyak yang abai atau istilah umunya ‘sudah biasa’. Padahal suap adalah salah satu bentuk korupsi. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Yaitu  Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Di situ jelas sekali suap termasuk gratifikasi, walau ruang lingkup lebih kecil, bukan sebagai pegawai negeri tapi hanya sebatas karyawan. Tapi tetap saja kan, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kelangsungan Perusahaan ada di departemen HRD dan GA. Berikut beberapa item yang rawan suap yang selama ini bersinggungan dengan saya.

# Pengadaan Barang

Well, pengadaan barang di sini lebih kepada barang-barang yang besifat umum, bukan barang-barang yang bersinggungan dengan proses produksi. Karena aturannya bagian HRD dan GA tidak boleh mencampuri urusan proses produksi. Barang-barang yang umum misalnya Alat Tulis Kantor (ATK), barang furniture penunjang office, parcel, rekening koran, computer, makanan penunjang shift malam dan sebagainya.

Potensi terjadi korupsi ada pada loby dari luar yang akan menyuplai barang-barang kebutuhan. Misalnya ada sebuah Perusahaan mengajukan proposal untuk menyupai ATK, biasanya mereka berani beri diskon karena akan ada kontrak kerja sama yang mana suplai akan diberikan secara continue. Karena terjadi persaingan dengan banyaknya proposal pengajuan yang masuk, mereka selain kasih diskon juga berani memberi amplop. Di sini lah ketegasan pengambil keputusan harus berani berkata ‘TIDAK’. Jelas-jelas dengan adanya amplop tersebut keputusan kita untuk memakai jasa mereka secara tak langsung diikat. Kebijakan yang kita ambil akan oleng dan tak objektif lagi.

Pernah ada seorang teman yang menawarkan suplai susu dan roti kepada saya, saya sih silakan saja masukan proposal. Setelah saya cek, harganya memang menggiurkan, miring. Jadi saya persilakan kita trial seminggu, ga dinyana kualitas rotinya buruk dan susu bantalnya lebih tipis. Sempat ada protes dari karyawan, seminggu saja langsung saya cut walaupun dia temanku. Sempat mau kasih amplop, saya ga bisa melanjutkan. Kebutuhan karyawan yang tiap shift malam untuk memberi makanan penunjang yang layak jauh lebih diutamakan.

Ada lagi kasus mesin foto copy yang rusak, si tukang servis menawarkan kecurangan untuk me-mark-up jasa perbaikan. Katanya ini sudah biasa dengan HRD-GA di tempat lain. Weleh, lagi-lagi alasan kebiasaan jadikan dasar. Sepertinya memang harus dirombak total nih Indonesia.

Pernah juga saya pergoki seorang bawahan saya me-mark-up harga 10 rim kertas A4. Jadi ceritanya kebutuhan kertas sudah habis sebelum masanya, sementara supplier yang biasanya sedang tak bisa mengirim sehingga kita membeli ke sebuah toko buku pingir jalan. Harganya ada yang aneh, walau dinaikkan sedikit. Saya minta staff untuk membelinya dengan diantar sopir, setelah kuitansi saya terima saya langsung cek dengan menelpon langsung (ada alamat di nota), saya pura-pura menanyakan harga beberapa item yang salah satunya ya kertas A4 tadi. Marah? Jelas! Kenapa hal sepele seperti ini saja di-mark-up? Heran. Kepercayaan itu memang mahal harganya.

 

Penutup: Selain kelima hal yang sudah saya sharing, masih banyak hal-hal yang memungkinkan terjadinya suap-menyuap. Laporan yang masuk ke meja kalau mau direkap, numpuk. Ini masih sekelas Perusahaan, kecil memang jika dibanding Pemerintahan. Kebanyakan terjadi karena kebiasaan. Saling sikut kepentingan, bancakan proyek. Di Perusahaan yang sekarang menaungi saya, ada tempat pengaduan terhadap keluh kesah karyawan. Termasuk bila ada kecurigaan suap. Di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) juga sudah diatur, dimana apabila karyawan terbukti menerima suap sanksinya adalah PHK. Namun itu hanya tempelan, karena desas desus suap akan selalu ada dan susah diberantas. Tinggal kembali kepada pribadi masing-masing. Saya selalu menyerukan hal ini ketika melakukan training karyawan, kalaupun masih terjadi ya mau bagaimana lagi. Setidaknya sudah mencoba mencegah, atau kalaupun masih tak mempan untuk diluruskan, minimal SAYA tidak melakukannya. So Jokowi for presiden! –  apa sangkutpautnya coba?  🙂  –

Karawang, 130913

Suap # 4

Gambar

Ini adalah catatan keempat dari lima, sebuah pengalaman tentang Suap yang terjadi di sekeliling kita.

Sebagai orang berkecimpung di bidang HR (Human Resource) dan GA (General affairs) kejahatan suap adalah kejahatan yang paling mengancam. Sebagian besar orang yang terjun di bidang itu sudah mengetahui, namun sayangnya banyak yang abai atau istilah umunya ‘sudah biasa’. Padahal suap adalah salah satu bentuk korupsi. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Yaitu  Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Di situ jelas sekali suap termasuk gratifikasi, walau ruang lingkup lebih kecil, bukan sebagai pegawai negeri tapi hanya sebatas karyawan. Tapi tetap saja kan, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kelangsungan Perusahaan ada di departemen HRD dan GA. Berikut beberapa item yang rawan suap yang selama ini bersinggungan dengan saya.

# Legal Document

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada yang tak beres di badan milik Pemerintahan. Termasuk di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Sebagai orang yang mengurus dokumen legal ke kantor Depnaker, saya banyak menemukan kebobrokan pegawainya. Sebelum pindah ke kota Karawang, saya sudah bertahun-tahun tinggal di Cikarang. Di sana petugas sama korup-nya dengan di sini. Dan saya yakin di daerah lain tak jauh beda, karena ketika kita sharing dengan member HR yang lain mereka sependapat.

Ketika pertama kali saya mendapat tugas untuk memperpanjang surat izin Wajib Lapor Perusahaan, saya yang awam karena saya memang seorang diri di departemen HRD waktu itu tanya ke petugas Depnaker, istilah di sana pengawas untuk Perusahaan di tempat saya bekerja. Salah satu pertanyaan yang saya lontarkan adalah, ’berapa biayanya?’ dia bilang Rp 400 ribu. Saya yang belum pengalaman iya-iya saja, asal ada bukti kuitansi sehingga bisa diberikan ke accounting. Beberapa hari kemudian setelah semua surat dan biaya administrasi sudah siap, saya ketemu lagi sama sang pengawas. Ketika saya berikan uang adm nya, dia malah menyeret saya ke ruangan dan untuk tetap menyimpan uangnya. Setelah di ruangan hanya berdua dia baru memintanya. Ketika menulis di kuitansi dia tanya, ”mau ditulis berapa?”. Ya saya jawab ”kalau biayanya 400 ribu ya ditulis 400 ribu.” Dia menatapku lama, seolah-olah ada yang aneh di diri saya. Sekarang saya baru ‘nggeh’ bahwa itu kode penyelewengan, istilahnya ‘mark-up’. Jadi uang transaksi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang ada di kuintansi. Aje gile! Mental orang-orang kita benar-benar bobrok! Saya bukannya sok bersih, saya ga pernah mau untuk melakukannya. Ada sebagian orang bilang itu untuk uang bensin, bensin apaan saya keluar kantor tinggal duduk ada sopir. Ada juga yang bilang uang rokok, maaf saya tidak merokok. Juga ada yang bilang uang kopi, wow saya biasa ngopi satu sachet hanya seribu.

Setelah berapa lama, saya akhirnya tahu bahwa tak ada biaya sama sekali dalam mengajukan surat wajib lapor ke Depnaker, alias gratis. Hal ini saya dapat setelah saya selidiki susunan pegawai di sana lalu saya menentukan hari sama atasan Depnaker untuk bertemu langsung. Dari mulut sang kepala pengawas, untuk mengajukan perpanjangan tak ada biaya, cuma kalau mau memberikan tips silakan. Weleh, ini sebenarnya sang kepala pengawas sudah tahu anak buahnya menerima suap tapi dibiarkan karena memang sudah menjadi kebiasaan.

Lebih lanjut bukan hanya laporan perpanjangan Wajib Lapor saja yang menjadi proyek sogok-menyogok, semua hal yang berhubungan dengan laporan yang masuk selalu dibuat ‘proyek’. Saya setelah mengetahui hal ini selalu mencoba untuk tidak memberi suap ke mereka. Memang awalnya dipersulit untuk mendapatkan stempel dan ttd, tapi dengan posisi Perusahaan kita taat dan tidak bermasalah, kita tak perlu risau. Pernah ada seorang pengawas melakukan audit ke Perusahaan kami, saya sudah komitmen untuk tidak memberikan amplop dan sekedar diajak makan siang keluar. Bahkan ada pengawas yang terang-terangan minta parcell Lebaran untuk dikirim ke rumahnya. Dasar mental pengemis, kalau saya sih TIDAK, cuma pihak departemen GA diberi karena ternyata parcel masuk ke dalam budget tahunan.

Keteguhan hati untuk tidak melakukan suap ini awalnya sungguh sulit, tapi saya yakin perlahan tapi pasti kita bisa mengubah kebobrokan ini. Kalau bukan kita siapa lagi?

Suap #3

Gambar

Ini adalah catatan ketiga dari lima, sebuah pengalaman tentang Suap yang terjadi di sekeliling kita.

Sebagai orang berkecimpung di bidang HR (Human Resource) dan GA (General affairs) kejahatan suap adalah kejahatan yang paling mengancam. Sebagian besar orang yang terjun di bidang itu sudah mengetahui, namun sayangnya banyak yang abai atau istilah umunya ‘sudah biasa’. Padahal suap adalah salah satu bentuk korupsi. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Yaitu  Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Di situ jelas sekali suap termasuk gratifikasi, walau ruang lingkup lebih kecil, bukan sebagai pegawai negeri tapi hanya sebatas karyawan. Tapi tetap saja kan, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kelangsungan Perusahaan ada di departemen HRD dan GA. Berikut beberapa item yang rawan suap yang selamanya bersinggungan dengan saya.

# Catering

Ada setumpuk proposal catering di meja kerja yang diajukan oleh pengelola cetering. Pada dasarnya saya selalu ingin sebuah persaingan yang sehat dalam pelayanan makan buat karyawan bukan pada seberapa besar uang suap yang coba diberikan. Untuk saat ini di Perusahaan kami nilai nominal makanan yang disepakati adalah Rp 9.000,-. Angka yang kecil di tengah gempuran harga kebutuhan bahan pokok makanan di pasaran. Di proposal biasanya ada range harga per menu. Mulai Rp 6000,- sampai Rp 15.000,-. makin tinggi harga yang diambil maka jelas makin bagus menu yang disajikan. Ada 4 menu utama yang disediakan yang bisa jadi pilihan karyawan agar tak bosan, yaitu ayam, daging, telur dan ikan. Menunya pun bervariasi dan sudah terjadwal selama satu bulan, sehingga bisa dikontrol dan dijaga nutrisi yang disajiakn. Tidak ada peraturan khusus dalam Undang-undang berapa kalori yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan saat istirahat makan.

Yang mendapat tugas mengontrol kualitas catering memang departemen GA tapi mereka harusnya mendapat masukan/kritik dari seluruh karyawan. Nah, berdasarkan pengalaman. Sebuah pelayanan tak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Ada saja yang komplain. Mulai dari isi menu, penyajian yang ga higienis, pelayanan dari pihak catering yang lambat, dsb. Biasanya catering yang baru memberikan pelayanan yang prima dan menu yang menarik untuk memberi kesan pertama yang wah. Biasanya juga, untuk shift 1 (siang) mereka konon berani merugi dengan memberi menu maximal, tapi mereka mengeruk keuntungan dengan menu ala kadar untuk shift 2 (malam) dan shift 3 (dini hari). Hal itu dikarenakan orang-orang office yang non-shift (siang) tetap puas dan mempertahankan catering mereka. Hal yang sebenarnya tak saya setuju karena mau siang, malam ataupun dini hari harusnya tetap OK.

Lalu dimana letak korupsi suap yang mungkin terjadi? Jelas, adalah para pengambil kebijakan dalam pemilihan catering. Sudah menjadi rahasia umum, sebuah catering untuk bisa masuk ke dalam Perusahaan diharuskan membayar sejumlah uang sebagai pelicin. Uang yang beredar tak sedikit, karena sejauh yang saya tahu tak ada yang namanya pemilik catering itu miskin. Mereka menyuplai banyak Perusahaan, semakin banyak order maka semakin jayalah catering tersebut.

Dulu saya pegang Departemen HRD dan GA, sekarang sih sudah fokus ke HRD. Sayangnya mental orang-orang di sekitar kita memang tak kuat. Banyak yang mencoba memberi amplop, uang kopi, uang rokok atau sejenisnya. Bukannya sombong, saya ga minat uang panas. Selalu saya tolak, baik secara baik-baik atau keras. Karena kalau itu saya terima maka secara otomatis saya pasti akan terikat dan sangat terpengaruh dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan tak menerima suap saya bisa sebebas-bebasnya mengganti catering yang ga bagus. Minimal ada 3 pengaduan komplain dari karyawan yang terbukti benar, maka kontrak catering langsung saya putus. Sederhana sekali bukan?

Permasalahnya di lapangan tak sesederhana itu, banyak Perusahaan yang susah melepas catering walau pelayanan jelek. Menunggu diberi Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 baru diganti. Sehingga muncul kecurigaan dari karyawan, ’pasti sudah disogok nih’. Jadi benar kata KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) bahwa gratifikasi itu dilarang, karena akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Bahkan hanya sekelas Perusahaan.

Suap # 2

Gambar

Ini adalah catatan kedua dari lima, sebuah pengalaman tentang Suap yang terjadi di sekeliling kita.

Sebagai orang berkecimpung di bidang HR (Human Resource) dan GA (General affairs) kejahatan suap adalah kejahatan yang paling mengancam. Sebagian besar orang yang terjun di bidang itu sudah mengetahui, namun sayangnya banyak yang abai atau istilah umunya ‘sudah biasa’. Padahal suap adalah salah satu bentuk korupsi. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Yaitu  Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Di situ jelas sekali suap termasuk gratifikasi, walau ruang lingkup lebih kecil, bukan sebagai pegawai negeri tapi hanya sebatas karyawan. Tapi tetap saja kan, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kelangsungan Perusahaan ada di departemen HRD dan GA. Berikut beberapa item yang rawan suap yang selamanya bersinggungan dengan saya.

# Recruitment

Di tengah krisis saat ini, masalah perut memang sangat sensitive. Mencari kerja itu memang gampang-gampang-susah. Kondisi actual di lapangan, banyak sekali pencari kerja di mana-mana. Silakan ke kantor pos, ke kantor Depnaker, ke BKK sekolah, dan menjamurnya job fair di berbagai kota. Ini salah satu potensi besar terjadi korupsi bagi pemegang pengambil keputusan. Pengalaman saya selama memegang perekrutan karyawan, ada oknum yang memanfaatkan orang yang lagi butuh kerja.

Ada kasus, pada suatu siang ada tamu dua orang perempuan yang ingin ketemu HRD. Security yang menerimanya menghubungi saya, dia menanyakan kepada saya apakah tamu ini dipersilakan masuk walau sang tamu menyebut nama yang dimaksud tak ada di daftar departemen HRD. Saya yang penasaran mempersilakannya masuk. Lalu berceritalah mereka berdua bahwa mereka sudah membayar sejumlah uang kepada sesorang yang mengklaim HRD Perusahaan ini, mereka membayar guna mandapat jaminan langsung keterima kerja. Di kasus lain dengan kisah yang sama, bahkan sang penipu menggunakan nama saya. Ketika saya introgasi sang korban, dia malah bilang, ’Bukan. Bukan bapak yang ketemu saya di Depnaker.’ Berarti sang penipu tahu nama-nama HRD buat kedok kejahatannya.

Kasus lain lagi, ada yang bahkan sudah dapat seragam kerja lalu mempunyai surat pengantar dari HRD untuk mengikuti training. Mereka sudah membayar kepada sesorang. Setelah kita check, surat pengantarnya palsu. Kop surat dan stempel Perusahaan hasil scan dan di-edit. Nama yang tandatangan juga ga ada di daftar karyawan Perusahaan.

Ada juga kasus dari karang taruna lokal yang meminta agar mereka bisa memasukkan ’putra daerah’ ke Perusahaan kami. Dasarnya adalah Keputusan Bupati Karawang No 1 tahun 2011 bahwa karyawan Karawang harus 60% dan non-Karawang 40%. Saya sih mempersilakan mereka mengirim lamaran untuk mengejar kuota tersebut, tapi tetap harus mengikuti prosedur rekrut yang sah. Tapi ketika kita kasih kesempatan test dan ada yang lolos, mereka malah meminta uang jasa rekrut yang nilainya wah untuk satu orang. Kita yang tahu itu langsung membatalkannya. Weleh, jadi mereka membuat semacam jasa rekrut di mana Perusahaan diharuskan membayar bila ada orang-orangnya yang ketrima. Semacam konsultan JAC atau Selnajaya. Ga bisa gitu, untuk posisi operator kita melakukannya sendiri tanpa menambah budget rekrut, karena orang yang melamar jauh lebih banyak dari kebutuhan, jadi lebih mudah. Kita pakai jasa rekrut konsultan hanya untuk posisi-posisi staff up.

Pertanyaan, di mana letak potensi korupsi bernama suap di bagian rekrut ini? Well, saya bukan satu dua kali dicoba suap orang agar bawaannya bisa masuk kerja. Baik itu saudara, keluarganya, atau hanya sebatas teman. Nilai sogokannya juga bukan main besarnya. Setahun bisa beli mobil baru, kalau saya mau terima. Karena kita Perusahaan di bidang otomotif maka gaji seorang operator pun sudah lebih dari cukup untuk seorang lajang, apalagi ditambah tunjangan yang lain. Makanya banyak yang berani bayar mahal untuk bisa masuk kerja. Permasalahnya ternyata terbongkar banyak karyawan yang memainkan kesempatan ini, sungguh memprihatinkan justru orang dalam yang menusuk saya.

Belum lagi ada banyak lobi yayasan rekrut yang mencoba memasukkan proposalnya ke HRD agar bisa kerja sama. Tawarannya lebih gila lagi. Bukannya mau riya’, tapi alhamdulillah sejauh ini tak ada satu pun yang saya terima. Saya selalu menegaskan bahwa rekrut benar-benar murni tes dari tahap tertulis sampai MCU harus lulus semua untuk menjadi karyawan tanpa ada uang suap.

Dari hal ini makanya tak heran banyak rekan HR yang kaya mendadak karena tak kuat menahan godaan suap. Saya selalu berpegang prinsip, keluarga harus diberi makan yang halal. Karena segala tindakan kita akan diminta pertanggung jawabnya nanti. Salah satu pertanyaan malaikat adalah, harta dari mana dan untuk apa. Jadi saya mending mencicil rumah 15 tahun, naik sepeda motor buntut atau hutang kanan kiri kalau uang bulanan tak mencukupi. Itu lebih lebih baik daripada kaya tapi bukan dari harta yang halal.

Suap #1

Gambar

Ini adalah catatan pertama dari lima, sebuah pengalaman tentang Suap yang terjadi di sekeliling kita.

Sebagai orang berkecimpung di bidang HR (Human Resource) dan GA (General affairs) kejahatan suap adalah kejahatan yang paling mengancam. Sebagian besar orang yang terjun di bidang itu sudah mengetahui, namun sayangnya banyak yang abai atau istilah umunya ‘sudah biasa’. Padahal suap adalah salah satu bentuk korupsi. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Yaitu  Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Di situ jelas sekali suap termasuk gratifikasi, walau ruang lingkup lebih kecil, bukan sebagai pegawai negeri tapi hanya sebatas karyawan. Tapi tetap saja kan, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kelangsungan Perusahaan ada di departemen HRD dan GA. Berikut beberapa item yang rawan suap yang selamanya bersinggungan dengan saya.

Limbah

Kalau membicarakan limbah, atau lebih spesifik lagi di Perusahaan kami yaitu scrap besi, pasti yang terbesit adalah Madura. Ya, Anda tak salah. Limbah besi memang tendernya didominasi oleh orang-orang Madura, atau keturunan Madura. Namun saat ini lagi bergejolak tentang hak pengambilan limbah, yaitu perebutan ‘putra daerah’ untuk masuk dalam tender. Istilah halusnya organisasi pemuda / organisasi social, istilah kasarnya preman daerah. Limbah (dalam artiang luas, bukan hanya besi) memang sangat menggiurkan bisnisnya. Hitungan kasarnya ada uang besar yang beredar di sana.

Dalam perjalanan waktu, perebutan hak pengambilan limbah ini, mereka saling sikut dan memberi suap kepada pihak departemen GA. Nah di sini lah kejelian, kejujuran, dan sebauh keberanian GA untuk mengambil keputusan.

Dua tahun lalu, saya sempat didatangi tamu yang mengaku putra daerah situ yang berhak untuk mengambil limbah. Saya menjelaskan bahwa kita sudah kerja sama dengan pihak lain, dan ada kontrak. Mereka ga mau tahu, bahkan besoknya mengerahkan pasukan (orang-orang bertatto) untuk memaksa dimenangkan tendernya. Saya orangnya simple saja, telpon polisi biar dia yang menjelaskan duduk permasalahannya. Besoknya lagi, mereka datang dengan menawarkan sejumlah uang. Jelas saya tolak. Bahkan (maaf kalau bahasanya kasar) menawarkan perempuan, langsung saya panggil security untuk mengusir mereka. Besoknya lagi, saat sore pulang kerja dibuntuti, sampai rumah saya. Kembali mereka merecoki masalah limbah. Saya sampai jengah, tapi tetap harus sabar menghadapi hal ini. Akhirnya saya buat perjanjian, saya tak bisa menerima proposal dari kalian dikarenakan sudah ada kontrak dengan pihak lain, dan saya menghargai kontrak tersebut. Saya minta surat itu disampaikan ke bos nya.

Ribet ya jadi praktisi HRD dan GA. Kasus yang saya menelpon polisi-pun bukan penyelesaian yang bijak. Karena setelah semua beres mereka melayangkan invoice (tagihan) sebagai jasa pengamanan karena memanggil personel ke Perusahaan. Dan yang lebih mengherankan saya, invoice-nya geDhe. Duh, polisi polisi. Menyelesaikan masalah dengan masalah.

Bersambung…

Karawang, 230813