Suap # 4

Gambar

Ini adalah catatan keempat dari lima, sebuah pengalaman tentang Suap yang terjadi di sekeliling kita.

Sebagai orang berkecimpung di bidang HR (Human Resource) dan GA (General affairs) kejahatan suap adalah kejahatan yang paling mengancam. Sebagian besar orang yang terjun di bidang itu sudah mengetahui, namun sayangnya banyak yang abai atau istilah umunya ‘sudah biasa’. Padahal suap adalah salah satu bentuk korupsi. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Yaitu  Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Di situ jelas sekali suap termasuk gratifikasi, walau ruang lingkup lebih kecil, bukan sebagai pegawai negeri tapi hanya sebatas karyawan. Tapi tetap saja kan, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kelangsungan Perusahaan ada di departemen HRD dan GA. Berikut beberapa item yang rawan suap yang selama ini bersinggungan dengan saya.

# Legal Document

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada yang tak beres di badan milik Pemerintahan. Termasuk di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Sebagai orang yang mengurus dokumen legal ke kantor Depnaker, saya banyak menemukan kebobrokan pegawainya. Sebelum pindah ke kota Karawang, saya sudah bertahun-tahun tinggal di Cikarang. Di sana petugas sama korup-nya dengan di sini. Dan saya yakin di daerah lain tak jauh beda, karena ketika kita sharing dengan member HR yang lain mereka sependapat.

Ketika pertama kali saya mendapat tugas untuk memperpanjang surat izin Wajib Lapor Perusahaan, saya yang awam karena saya memang seorang diri di departemen HRD waktu itu tanya ke petugas Depnaker, istilah di sana pengawas untuk Perusahaan di tempat saya bekerja. Salah satu pertanyaan yang saya lontarkan adalah, ’berapa biayanya?’ dia bilang Rp 400 ribu. Saya yang belum pengalaman iya-iya saja, asal ada bukti kuitansi sehingga bisa diberikan ke accounting. Beberapa hari kemudian setelah semua surat dan biaya administrasi sudah siap, saya ketemu lagi sama sang pengawas. Ketika saya berikan uang adm nya, dia malah menyeret saya ke ruangan dan untuk tetap menyimpan uangnya. Setelah di ruangan hanya berdua dia baru memintanya. Ketika menulis di kuitansi dia tanya, ”mau ditulis berapa?”. Ya saya jawab ”kalau biayanya 400 ribu ya ditulis 400 ribu.” Dia menatapku lama, seolah-olah ada yang aneh di diri saya. Sekarang saya baru ‘nggeh’ bahwa itu kode penyelewengan, istilahnya ‘mark-up’. Jadi uang transaksi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang ada di kuintansi. Aje gile! Mental orang-orang kita benar-benar bobrok! Saya bukannya sok bersih, saya ga pernah mau untuk melakukannya. Ada sebagian orang bilang itu untuk uang bensin, bensin apaan saya keluar kantor tinggal duduk ada sopir. Ada juga yang bilang uang rokok, maaf saya tidak merokok. Juga ada yang bilang uang kopi, wow saya biasa ngopi satu sachet hanya seribu.

Setelah berapa lama, saya akhirnya tahu bahwa tak ada biaya sama sekali dalam mengajukan surat wajib lapor ke Depnaker, alias gratis. Hal ini saya dapat setelah saya selidiki susunan pegawai di sana lalu saya menentukan hari sama atasan Depnaker untuk bertemu langsung. Dari mulut sang kepala pengawas, untuk mengajukan perpanjangan tak ada biaya, cuma kalau mau memberikan tips silakan. Weleh, ini sebenarnya sang kepala pengawas sudah tahu anak buahnya menerima suap tapi dibiarkan karena memang sudah menjadi kebiasaan.

Lebih lanjut bukan hanya laporan perpanjangan Wajib Lapor saja yang menjadi proyek sogok-menyogok, semua hal yang berhubungan dengan laporan yang masuk selalu dibuat ‘proyek’. Saya setelah mengetahui hal ini selalu mencoba untuk tidak memberi suap ke mereka. Memang awalnya dipersulit untuk mendapatkan stempel dan ttd, tapi dengan posisi Perusahaan kita taat dan tidak bermasalah, kita tak perlu risau. Pernah ada seorang pengawas melakukan audit ke Perusahaan kami, saya sudah komitmen untuk tidak memberikan amplop dan sekedar diajak makan siang keluar. Bahkan ada pengawas yang terang-terangan minta parcell Lebaran untuk dikirim ke rumahnya. Dasar mental pengemis, kalau saya sih TIDAK, cuma pihak departemen GA diberi karena ternyata parcel masuk ke dalam budget tahunan.

Keteguhan hati untuk tidak melakukan suap ini awalnya sungguh sulit, tapi saya yakin perlahan tapi pasti kita bisa mengubah kebobrokan ini. Kalau bukan kita siapa lagi?

Iklan