Suap #1

Gambar

Ini adalah catatan pertama dari lima, sebuah pengalaman tentang Suap yang terjadi di sekeliling kita.

Sebagai orang berkecimpung di bidang HR (Human Resource) dan GA (General affairs) kejahatan suap adalah kejahatan yang paling mengancam. Sebagian besar orang yang terjun di bidang itu sudah mengetahui, namun sayangnya banyak yang abai atau istilah umunya ‘sudah biasa’. Padahal suap adalah salah satu bentuk korupsi. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Yaitu  Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Di situ jelas sekali suap termasuk gratifikasi, walau ruang lingkup lebih kecil, bukan sebagai pegawai negeri tapi hanya sebatas karyawan. Tapi tetap saja kan, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kelangsungan Perusahaan ada di departemen HRD dan GA. Berikut beberapa item yang rawan suap yang selamanya bersinggungan dengan saya.

Limbah

Kalau membicarakan limbah, atau lebih spesifik lagi di Perusahaan kami yaitu scrap besi, pasti yang terbesit adalah Madura. Ya, Anda tak salah. Limbah besi memang tendernya didominasi oleh orang-orang Madura, atau keturunan Madura. Namun saat ini lagi bergejolak tentang hak pengambilan limbah, yaitu perebutan ‘putra daerah’ untuk masuk dalam tender. Istilah halusnya organisasi pemuda / organisasi social, istilah kasarnya preman daerah. Limbah (dalam artiang luas, bukan hanya besi) memang sangat menggiurkan bisnisnya. Hitungan kasarnya ada uang besar yang beredar di sana.

Dalam perjalanan waktu, perebutan hak pengambilan limbah ini, mereka saling sikut dan memberi suap kepada pihak departemen GA. Nah di sini lah kejelian, kejujuran, dan sebauh keberanian GA untuk mengambil keputusan.

Dua tahun lalu, saya sempat didatangi tamu yang mengaku putra daerah situ yang berhak untuk mengambil limbah. Saya menjelaskan bahwa kita sudah kerja sama dengan pihak lain, dan ada kontrak. Mereka ga mau tahu, bahkan besoknya mengerahkan pasukan (orang-orang bertatto) untuk memaksa dimenangkan tendernya. Saya orangnya simple saja, telpon polisi biar dia yang menjelaskan duduk permasalahannya. Besoknya lagi, mereka datang dengan menawarkan sejumlah uang. Jelas saya tolak. Bahkan (maaf kalau bahasanya kasar) menawarkan perempuan, langsung saya panggil security untuk mengusir mereka. Besoknya lagi, saat sore pulang kerja dibuntuti, sampai rumah saya. Kembali mereka merecoki masalah limbah. Saya sampai jengah, tapi tetap harus sabar menghadapi hal ini. Akhirnya saya buat perjanjian, saya tak bisa menerima proposal dari kalian dikarenakan sudah ada kontrak dengan pihak lain, dan saya menghargai kontrak tersebut. Saya minta surat itu disampaikan ke bos nya.

Ribet ya jadi praktisi HRD dan GA. Kasus yang saya menelpon polisi-pun bukan penyelesaian yang bijak. Karena setelah semua beres mereka melayangkan invoice (tagihan) sebagai jasa pengamanan karena memanggil personel ke Perusahaan. Dan yang lebih mengherankan saya, invoice-nya geDhe. Duh, polisi polisi. Menyelesaikan masalah dengan masalah.

Bersambung…

Karawang, 230813

Iklan